"Kalau memang pusat menyetujui adanya perluasan kawasan FTZ, maka Pulau Kundur merupakan salah satu pulau yang akan kami proyeksikan untuk itu," kata Bupati Karimun, Nurdin Basirun di Tanjung Balai Karimun (TBK), Jumat (16/10).
Menurut dia, perluasan tersebut tentu lebih dulu direalisasikan bagi seluruh wilayah Pulau Karimun Besar, yang saat ini belum diberlakukan secara penuh. Area perdagangan bebas di Karimun Besar saat ini, baru mencakup wilayah Kecamatan Tebing dan Meral, dan tidak termasuk pusat kota Tanjung Balai Karimun.
"Pusat tentu tidak serta merta mengabulkannya jika kawasan FTZ yang ada saat ini, belum memperlihatkan perkembangan yang memuaskan," ujarnya.
Oleh karena itu, pihaknya akan bekerja keras untuk menumbuhkan kepercayaan pemerintah pusat bahwa FTZ di Karimun, dapat berjalan dengan berhasil. "Kepercayaan itu semakin besar jika kawasan FTZ benar-benar dipergunakan untuk industri sesuai aturan," tambahnya.
Dia mengaku investor semakin banyak menanamkan modalnya di kawasan itu, sehingga menjadi modal besar dalam meraih kepercayaan pemerintah pusat, sehingga akan menjadi pertimbangan perlunya ada perluasan ke pulau-pulau lain.
Situasi daerah yang kondusif bagi iklim investasi juga menjadi prioritas guna menumbuhkan kepercayaan investor maupun pemerintah pusat. "Ketika kita belum ditunjang sarana infrastruktur yang memadai, investor sudah berdatangan. Apalagi, jika sudah sempurna," tuturnya.
Gubernur Kepri Ismeth Abdullah sebelumnya mengisyaratkan kemungkinan diperluasnya status FTZ, mengingat semakin banyak investor yang tidak mungkin ditampung pada luas kawasan yang terbatas. "Undang-undang sangat memungkinkan untuk itu, tetapi pemerintah pusat tentu akan mengevaluasi lebih dulu terhadap kawasan FTZ saat ini," katanya
Tidak ada komentar:
Posting Komentar